Mempromosikan Inovasi di Daerah

Konsep kunci. Riset di negara berkembang sering terabaikan dalam agenda pembangunan karena memang memahami inovasi dalam kerangka ekonomi bukanlah hal mudah. Pemerintah negara berkembang dapat mengambil model praktik yang sudah pernah negara maju alami atau lakukan untuk memulai siklus kebijakan iptek dan inovasi. Mengikuti model fenomena dan kebijakan di negara maju, pemda di negara berkembang dapat berperan dalam menyelenggarakan  program promosi yang menjaring talenta di kalangan bawah di daerah. Pemda kemudian dapat mengumpulkan berbagai data yang relevan untuk keperluan evaluasi kebijakan dan dengan demikian lebih mudah memahami fungsi inovasi bagi kebijakan ekonomi. 

Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah kunci kemajuan suatu kawasan, namun pemerintah di negara-negara berkembang seringkali kurang memberikan prioritas pada inovasi. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan alokasi dana penelitian dan pengembangan (litbang) iptek di antara anggota ASEAN umumnya berada di bawah standar Asia Timur (lihat data Bank Dunia).

Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah negara berkembang cenderung kurang memberikan prioritas pada inovasi adalah karena tradisi ekonomi arus utama yang menganggap teknologi dan kemajuan industri sebagai proses alamiah tanpa peran pemerintah. Akibatnya, dalam studi dan pembangunan teori ekonomi, peran pemerintah sering terabaikan meskipun pada kerangka studi di mana posisi pemerintah lebih dominan [1].

Tidak banyak yang menyadari topik inovasi baru menjadi fokus perhatian di ilmu ekonomi pada sekitar awal 1970-an, seperti terlihat dari meningkatnya jumlah publikasi ilmiah tentang topik tersebut (lihat grafik). Oleh karena itu, wajar jika para pemikir ekonomi di ASEAN, yang umumnya baru merdeka setelah 1945, tidak dapat banyak membantu negaranya untuk mencapai prestasi inovasi yang signifikan.

Berbeda dengan ASEAN, Asia Timur memiliki referensi model Jepang yang dalam menjalankan rencana awal pembangunan industrinya menggunakan metode mengamati langsung praktik di negara-negara yang telah maju saat itu. Setelah berhasil mengikuti pola negara maju, Jepang pun dapat menjadi model bagi tetangga-tetangganya di kawasan Asia Timur dalam mengembangkan strategi kebijakan iptek dan inovasi yang efektif.

Klik gambar untuk memperbesar.
Persentase bahan yang menggunakan kata kunci "inovasi" terhadap seluruh publikasi ilmiah terpublikasi secara internasional dalam bidang ilmu ekonomi (data Scopus). 

Sebetulnya dari Schumpeter, ekonom yang terkenal banyak membahas inovasi, para ekonom justru belajar melihat bahwa inovasi sebagai kejadian acak yang tak terduga. Bahkan dalam teori ekonomi yang lebih modern, riset dan pengembangan digambarkan seperti undian dan suksesnya inovasi adalah hasil kebetulan semata [2]. 

Terjebak dalam teorisasi ini, pemahaman tentang pembiayaan inovasi terlantar hingga akhirnya muncul teori baru yang menyatakan upaya pembelajaran dinamis dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi taraf perembangannya [3]. Tidak hanya dalam alokasi sumber daya internal, tapi juga pemahaman bahwa unit bisnis yang kompetitif selalu aktif mencari pengetahuan dari hubungan dengan mitra pemasok, pelanggan, perguruan tinggi, dan pemerintah (lokal, regional, nasional, dan internasional), yang secara signifikan memengaruhi alokasi sumber daya perusahaan [3].

Pemodelan yang tersedia seolah menuntut negara-negara berkembang untuk terlebih dahulu memiliki sistem yang memadai sebelum dapat menghasilkan perekonomian yang inovatif. Negara-negara berkembang menghadapi hambatan untuk bisa lebih mempercayai iptek dan inovasi sehingga wajar akhirnya mereka cenderung mengalokasikan sumber daya bagi riset iptek dalam porsi lebih sedikit.

Demikianlah memahami kompleksitas inovasi bukanlah perkara mudah bagi para ekonom yang lebih banyak berada di negara maju. Inilah tantangan yang perlu kita jawab untuk membuka era inovasi yang lebih progresif.

Tersesat Kompleksitas

Komunitas sains memiliki peran publik yang vital terutama saat masyarakat menghadapi masa-masa sulit. Di negara maju, pertemuan informal antara peneliti dan masyarakat umum sudah menjadi hal yang lumrah. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun persepsi positif masyarakat terhadap komunitas ilmiah sehingga masyarakat dapat menjadi mitra inovasi. (Foto: "Science Café: Varför ska vi lita på vetenskapen?" (Science Café: Mengapa Kita Harus Mempercayai Sains?) Vetenskap & Allmänhe (2017, Creative Commons)

Dalam mengawali program inovasi iptek, pemerintah negara berkembang harus berhadapan pada tantangan utama: kurangnya referensi pengalaman sendiri. Konsekuensinya, secara logis, mereka menghadapi kesulitan lebih besar untuk bisa memahami secara lebih mendalam tentang dampak investasi litbang iptek terhadap pembangunan, terutama karena keterbatasan data dalam menghubungkan riset dengan pertumbuhan ekonomi. 

Kendala memahami efek aktivitas riset terhadap pembangunan ekonomi langsung terkait dengan hambatan pemerintah negara berkembang untuk sepenuhnya memahami dan menghargai komunitas peneliti beserta segala tuntutan profesinya. Permasalahan semakin rumit ketika harus menilai kontribusi peneliti — sebagai kelompok inti dalam suatu sistem inovasi — di industri swasta, termasuk dalam mengatur sistem gaji dan pemanfaatan hak paten karya mereka bagi perusahaan [3].  

Seperti di isu-isu lain, pemerintah negara berkembang dapat mengatasi tantangan ini dengan mencari dukungan melalui aktivitas peningkatan kapasitas dari rekan-rekan sejawat di negara maju yang telah memiliki sistem inovasi lebih matang. Namun, langkah ini bukanlah pola instan, karena memerlukan waktu untuk menyelaraskan sistem yang telah mapan di negara maju ke dalam konteks yang berbeda di negara berkembang.

Bila tidak sabar dalam mempelajari metode secara benar, ancaman paling besar bagi kalangan negara berkembang adalah isu iptek bisa jadi kendaraan liar narasi politis yang akhirnya bisa terlalu sulit untuk bisa aparatur pemerintah negara berkembang kendalikan [5]. Akibatnya, pemerintah negara berkembang justru bisa menciptakan kekecewaan atau menurunkan rasa percaya publik terhadap iptek dan inovasi.

Meskipun iptek memiliki potensi untuk membangkitkan imajinasi suatu bangsa dan menciptakan terobosan luar biasa, sejarah menunjukkan bahwa kebijakan iptek yang signifikan tidak lahir dari kehendak pemerintah semata untuk menciptakan kejayaan, melainkan karena dari tekanan dalam ancaman kekalahan dalam peperangan fisik dan dagang [6]. Pepatahnya mengatakan, "necessity is the mother of all invention", kebutuhan adalah ibu dari semua penemuan, bukannya, "splendor is the mother of all inventions", kesemarakan adalah induk dari semua invensi. 

Karena karakter inventif justru makin benderang kala masyarakat masuk ke masa-masa sukar, maka jangan heran pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat di negara-negara maju berupaya menjaga simpati dan persepsi positif publik terhadap iptek. Untuk itu, pemerintah negara berkembang pun perlu menciptakan pengalaman positif publik terhadap sains. Tujuan ini jauh lebih bijaksana daripada hanya mengejar simbol-simbol kejayaan yang semu.

Festival Budaya Baru

(Kiri) Teknologi kincir angin untuk kepentingan pertanian yang pemerintah Jepang sebarluaskan menjalankan program festival invensi di abad ke-19. (Kanan) Teknologi pompa air tenaga bayu untuk pertanian buatan inventor Korea di masa penjajahan Jepang. Berita mengenai invensi ini membuat penciptanya mendapat pesananan dari sektor lain sehingga ia pun mempatenkan mesin kreasinya. Jepang dan Korea kala itu tidak memiliki basis perguruan tinggi kuat sehingga kecill kemungknan para inventor mereka punya pendidikan tinggi. Foto: (Kiri) National Diet Library. (n.d., kepentingan wajar). (Kanan) Dong-a Daily (23 August 1928), dicetak ulang dengan izin oleh Lee (2013), dipergunakan di sini dalam kepentingan wajar (fair use). 

Pemerintah daerah (pemda) di negara berkembang perlu mendapatkan lebih banyak simpati karena mereka harus bekerja dengan lebih banyak keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Sementara itu, biarpun sama-sama minim dengan pengalaman asli, kolega mereka di pusat pemerintahan menikmati lebih banyak kesempatan untuk memahami konsep dan teori kebijakan iptek dan inovasi di dunia nyata.

Oleh sebab itu, kita akan fokus membahas posisi pemda. 

Dalam semangat memperluas rasa keadilan, penting bagi pemda mendorong kesempatan berinovasi yang lebih luas dan mendalam bagi masyarakat kelas bawah di daerah. Pendekatan ini bukan hanya akan memperkuat kredibilitas program pemda di mata publik, tetapi juga membantu para aparatur pemda melihat bahwa inovasi adalah bagian integral dari budaya bangsa dan dekat dengan realitas sebagian besar masyarakat setempat.

Tantangan utama yang pemda perlu hadapi di sini adalah membuktikan bahwa masyarakat yang mereka ayomi mempunyai upaya inovasi asli yang bermunculan dari aktivitas sehari-hari mereka. Pemda dapat memperkuat upaya masyarakat ini dengan membantu mereka mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan menolong para penemu tersebut mengelola dengan efektif aset HKI mereka sebagai modal kerja.

Pendekatan promosi kemampuan masyarakat daerah ini pernah pemerintah Jepang laksanakan di awal masa pembangunannya dengan cara menjalankan kampanye festival invensi di daerah dalam intensitas dan durasi yang luar biasa masif [7]. Semangat emansipasi teknologis ini bahkan bisa kita katakan merembes ke masyarakat Korea selama masa penjajahan Jepang [8] hingga dapat menjelaskan mengapa mereka, pada era kemerdekaan, lebih mudah menerima ide-ide teknologis dalam upaya mempercepat pembangunan.

Kisah di Asia Timur ini sebenarnya mencerminkan upaya untuk mengulang sejarah Revolusi Industri, di mana banyak penemu baru mencuat meskipun hanya mengandalkan keterampilan tinggi tanpa pendidikan tinggi bahkan merupakan mantan budak belian (lihat di situs Britannica), menyiratkan pesan zaman bahwa munculnya budaya inovasi iptek secara esensial memberikan peluang lebih besar bagi kalangan marjinal dan terbelakang untuk menggunakan ide kreatif sebagai modal untuk memperbaiki kualitas hidup. Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan daya kreativitas ke semua anak Adam dengan demikian setiap orang bisa menaikkan martabat hidupnya.

Melalui program promosi yang menjaring talenta di kalangan bawah di daerah seperti ini, pemda dapat mengumpulkan berbagai data yang relevan untuk keperluan evaluasi kebijakan. Mulai dari informasi administrasi paten yang oleh penemu setempat hasilkan hingga biaya riset dan nilai profit yang mereka dapatkan.

Dengan demikian, pemda dapat lebih tajam menilai dampak kebijakan inovasi yang mereka selenggarakan dan memperkuat peran mereka dalam menggerakkan roda pembangunan di tingkat lokal. Tidak hanya di situ, pada gilirannya, institusi iptek dan inovasi tingkat nasional akan merasakan manfaat dari menguatnya basis budaya dan persepsi masyarakat yang lebih kuat terhadap sains sebagai identitas bangsa.

Catatan:

[1] Lihat contohnya dalam Sonobe dan Otsuka (2006), di mana para penulisnya banyak menghilangkan posisi latar kebijakan pemerintah saat memeriksa hubungan berkembangnya industri dan kawasan sub-urban. Penghilangan ini cukup menarik karena konteks studi adalah pada negara yang tengah mengalami masa otoriter dan para penulis bahkan menulis bahwa pendirian suatu lembaga riset menyebabkan menanjaknya suatu sektor ekonomi di suatu wilayah. 

Sonobe, T., & Otsuka, K. (2006). The Division of Labor and the Formation of Industrial Clusters in Taiwan. Review of Development Economics, (10), 71–86. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2005.00301.x.

[2] Lihat referensi-referensi dasar 

Fagerberg, Jan, ' Innovation: A Guide to the Literature', in Jan Fagerberg, and David C. Mowery (eds), The Oxford Handbook of Innovation (2006), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0001.

Verspagen, Bart, ' Innovation and Economic Growth', in Jan Fagerberg, and David C. Mowery (eds), The Oxford Handbook of Innovation (2006), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0018.

[3] Lihat O'Sullivan (2006). O'Sullivan, Mary, ' Finance and Innovation', in Jan Fagerberg, and David C. Mowery (eds), The Oxford Handbook of Innovation (2006), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0009.

[4] Lihat Stephan (1996). Stephan, P. E. (1996). The Economics of Science. Journal of Economic Literature, 34(3), 1199–1235. http://www.jstor.org/stable/2729500.

[5] Lihat Simandjuntak (2014). Simandjuntak, D. (2014). Riding the Hype: The Role of State-Owned Enterprise Elite Actors in the Promotion of Jatropha in Indonesia. Sustainability, 66(6), 3780–3801. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su6063780.

[6]  Lihat Lundvall dan Borrás (2006). Lundvall, B.-Å., & Borrás, S (2006). Science, Technology, and Innovation Policy . In S. Borrás (Ed.), The Oxford Handbook of Innovation. essay.  https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0022.

[7]  Lihat Nicholas (2011). Nicholas, T. (2011). The Origins of Japanese Technological Modernization, 48(2), 272–291. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2011.01.001.

[8] Lihat Lee (2013). Lee, J. (2013). Invention without Science: “Korean Edisons” and the Changing Understanding of Technology in Colonial Korea. Technology and Culture, 54(4), 782–814. https://www.jstor.org/stable/24468590